Ini Pesan Menko Polhukam untuk Korban Pinjol Ilegal

Rabu, 20 Oktober 2021, 20:08 WIB
56

Pemerintah akan mengambil tindakan tegas kepada pinjaman online (pinjol) ilegal yang beroperasi di Indonesia. Penyelenggaranya akan dijerat dengan hukum pidana dan hukum perdata.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD usai rapat tentang pinjol ilegal bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Joewono hingga Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Extra Chilli

Menurut Mahfud MD dari sudut hukum perdata, pinjol ilegal tidak sah sebab tidak memenuhi syarat objektif dan syarat objektif seperti diatur dalam hukum perdata.

Pemerintah dan penegak hukum juga akan menggunakan pasal 368 KUH Pidana pemerasan lalu juga pasal 335 KUH Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai, kemudian UU perlindungan konsumen, UU ITE pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan ayat 3 untuk menjerat para pelaku pinjol ilegal.

“Kepada masyarakat yang sudah terlanjut jadi korban jangan membayar karena kalau tidak membayar lalu ada yang tidak terima diteror lapor ke kantor polisi terdekat, polisi akan memberikan perlindungan,” ujarnya seperti dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam RI.

Mahfud MD menambahkan pemerintah dan penegak hukum akan melakukan tindakan tegas pada pinjol ilegal. Sementara pinjol yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipersilakan berkembang di tanah air.

Koi Gate

“Tetapi yang ilegal ini yang kita tindak dengan ancaman hukum pidana. Bareskirm polri akan memasifikasi tindakannya nanti diberbagai tempat kalau ada orang yang tetap dipaksa bayar jangan bayar karena itu ilegal,” jelasnya.

BERITA TERKAIT