Ketika Persiapan Piala Dunia 2022 Dikotori Qatar dengan Praktik Perbudakan Modern

Senin, 03 Januari 2022, 10:28 WIB
57

Sepak bola sedang menantikan wajah baru perhelatan Piala Dunia. Tahun depan akan terselenggara Piala Dunia 2022 yang menunjuk Qatar sebagai negara tuan rumah. Sistematika Piala Dunia 2022 Qatar akan sangat berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya. Untuk kali perdana, Piala Dunia digelar di musim dingin.

FIFA, induk sepak bola internasional, sudah menunjuk Qatar sejak Desember 2010 silam. Lima tahun kemudian, FIFA baru mengeluarkan keputusan resmi perihal jadwal penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar. Melalui rapat Komite Eksekutif FIFA, disahkan bahwa jadwal kompetisi bakal mulai dimainkan pada 21 November 2022 dan berakhir di tanggal 18 Desember 2022.

Alasan utama FIFA membuat kebijakan demikian lantaran faktor cuaca ekstrem khas Qatar. Bila tetap menggunakan kebiasaan menggelar Piala Dunia pada musim panas, itu akan sangat membahayakan keselamatan para pemain. Maklum, cuaca di Qatar saat musim panas benar-benar ekstrem, suhu udaranya bisa begitu tinggi.

Rata-rata suhu udara di Qatar saat musim panas tiba sekitar 50 derajat celcius. Angka ini jelas mustahil sekali untuk diselenggarakan pertandingan sepak bola skala dunia. Banyak pemain, khususnya dari negara-negara Eropa, yang tidak biasa dengan temperatur suhu sepanas itu.

Keputusan FIFA juga terpaksa mengurangi jumlah hari penyelenggaraan. Biasanya Piala Dunia diadakan selama 32 hari. Namun FIFA mengubahnya menjadi 28 hari, atau yang kali pertama terjadi setelah Piala Dunia 1978 silam.

Jadwal Piala Dunia 2022 lantas menimbulkan masalah tersendiri bagi iklim sepak bola Eropa. Banyak liga-liga top Benua Biru yang masih berjalan ketika musim dingin. Liga Champions pun turut terganggu, sebab biasanya di musim dingin kompetisi masih memainkan laga fase grup.

Namun permasalahan yang ada terkait Piala Dunia 2022 di Qatar bukan hanya soal jadwal kompetisinya. Ada isu yang lebih penting untuk disorot, yakni kemanusiaan. Qatar selaku tuan rumah, diduga telah melakukan tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses persiapan mereka.

Tahun 2013, puluhan pekerja imigran asal Nepal dikabarkan telah meninggal dunia di Qatar. Pekerja yang dimaksud ada dalam proyek Qatar mempersiapkan Piala Dunia 2022. Tidak berhenti di situ, kecacatan Qatar perihal HAM tertera pula lewat nasib ribuan pekerja lainnya yang mengalami pelanggaran sistem perburuhan dan amat mengerikan.

Sepanjang musim panas 2013, lebih dari satu pekerja imigran Nepal meninggal pada hari yang sama saat menunaikan tugasnya di Qatar. Banyak dari mereka pria muda yang mengalami serangan jantung mendadak. Penyelidikan menemukan bukti yang menunjukkan bahwa ribuan orang Nepal, yang merupakan kelompok pekerja imigran terbesar di Qatar, menghadapi eksploitasi dan pelanggaran yang setara dengan perbudakan modern.

Menurut dokumen yang diperoleh dari kedutaan Nepal di Doha, setidaknya 44 pekerja meninggal antara 4 Juni dan 8 Agustus 2013. Lebih dari setengahnya meninggal karena serangan jantung, gagal jantung atau kecelakaan kerja. Penyelidikan juga menemukan beberapa kasus miris lainnya, yaitu:

– Qatar menerapkan sistem kerja paksa kepada para pekerja imigran Nepal pada proyek infrastruktur Piala Dunia 2022.

– Beberapa pekerja imigran Nepal mengaku bahwa mereka belum dibayar selama berbulan-bulan dan gaji mereka ditahan oleh atasannya untuk menghentikan dan mencegah upaya mereka melarikan diri.

– Beberapa pekerja mengatakan bahwa atasan mereka secara rutin menyita paspor dan menolak mengeluarkan kartu identitas. Hal ini tentu membuat mereka dianggap menjadi orang asing ilegal di Qatar.

– Beberapa pekerja mengatakan mereka tidak diperbolehkan untuk mendapat akses ke air minum gratis yang memang disediakan pemerintah Qatar.

– Sekitar 30 orang Nepal mencari perlindungan di kedutaan mereka di Doha untuk melarikan diri.

Penyelidikan lain menemukan ada banyak pekerja konstruksi untuk Piala Dunia 2022 Qatar yang hanya disediakan tempat tinggal berupa asrama kotor. Kebersihan gedung asrama benar-benar tidak terjaga, membuat banyak pekerja yang jatuh sakit akibat banyaknya kuman. Beberapa pekerja bahkan mengatakan kalau mereka telah dipaksa bekerja tanpa bayaran dan dibiarkan mengemis cuma untuk mendapat makanan.

“Kami bekerja dengan perut kosong selama 24 jam; 12 jam kerja dan kemudian tidak ada makanan sepanjang malam,” kata Ram Kumar Mahara, pekerja asal Nepal di Qatar.

“Ketika saya mengeluh, manajer saya menyerang saya, mengusir saya dari kamp kerja paksa yang saya tinggali. Dia menolak untuk membayar saya sepersen pun. Saya harus meminta makanan dari pekerja lain,” lanjutnya.

Kondisinya makin tampak pelik lantaran hampir semua pekerja imigran memiliki hutang besar dari Nepal. Utang ini merupakan biaya yang harus dipenuhi para pekerja untuk membayar agen perekrutan. Kewajiban untuk membayar kembali hutang-hutang, dikombinasikan dengan masalah upah para pekerja yang tidak dibayar, penyitaan dokumen, dan ketidakmampuan pekerja untuk meninggalkan tempat kerja mereka.

Fenomena demikian layaknya wujud kerja paksa. Bahkan bisa disebut sebagai suatu bentuk perbudakan modern. Eksploitasi macam itu begitu mengakar sehingga duta besar Nepal untuk Qatar, Maya Kumari Sharma, menggambarkan persiapan Piala Dunia 2022 ibarat penjara.

Sempat Coba Diadakan Perubahan Regulasi

Qatar sebenarnya sempat membuat perubahan yang katanya akan menjamin kesejahteraan pekerja konstruksi persiapan Piala Dunia 2022. Pada 2020, buruh-buruh konstruksi di Qatar akhirnya diperbolehkan berganti pekerjaan tanpa perlu mendapatkan izin dari atasan mereka. Pemerintah Qatar juga telah mengumumkan ada perubahan peraturan yang memungkinkan terciptanya kenaikan upah minimum.

Segala perubahan peraturan ini mengakhiri salah satu elemen yang paling dikritik dari sistem perburuhan di Qatar. Intinya, pemerintah Qatar berusaha memutus rantai sistem kafala, sistem di mana pekerja tidak dapat berganti pekerjaan tanpa izin majikan mereka. Perjalanan sistem kafala memang menjadi sebuah praktik yang membuat banyak pekerja rentan terhadap eksploitasi dan dalam beberapa kasus berupa kerja paksa atau perbudakan.

Perlakuan Qatar terhadap 2 juta tenaga kerja imigrannya, dan khususnya pada sistem kafala, telah menarik kecaman luas sejak negara itu memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Pada tahun 2017 pemerintah Qatar menjalin kemitraan dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) PBB untuk memulai upaya mereformasi sistem ketenagakerjaannya. Guy Ryder, direktur jenderal ILO, mengatakan bahwa Qatar benar-benar menunjukkan komitmen serius untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja konstruksi di persiapan Piala Dunia 2022.

“Dengan perubahan yang signifikan ini, Qatar telah mewujudkan komitmen serius yang akan memberi lebih banyak kebebasan dan perlindungan kepada pekerja,” ucap Guy Ryder.

Upah minimum di aturan baru berjumlah 1.000 riyal per bulan, dan harus dilakukan dalam setiap perjanjian kontrak kerja. Aturan upah minimum yang baru menggantikan upah minimum lama yang cuma sebesar 750 riyal. Pemberlakuan aturan upah minimum tersebut akan tertuju semua orang, tidak hanya pekerja konstruksi persiapan Piala Dunia 2022, tapi juga pekerja rumah tangga. Jika ada atasan atau majikan yang tidak menyediakan akomodasi atau makanan, mereka harus membayar tunjangan tambahan kepada pekerja sebesar 800 riyal.

Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia menyambut baik reformasi peraturan perburuhan di Qatar. Mereka tak lupa mengingatkan bahwa undang-undang baru harus ditegakkan dengan ketat supaya para pekerja benar-benar-benar mendapat manfaat. Amnesty International turut memberikan tanggapan dengan mengatakan bahwa Qatar telah mengambil langkah signifikan untuk melindungi pekerja imigran. Tetapi Amnesty Internasional menyoroti perubahan jumlah upah minimum yang mereka anggap tetap terlalu rendah.

Perubahan Semu, Perbudakan Modern Tetap Berjalan

Qatar memang meresmikan undang-undang baru mengenai sistem perburuhan dan ketenagakerjaan yang disambut baik. Undang-undang baru memberi harapan kalau para pekerja imigran di Qatar akan mendapat perbaikan nasib. Namun, Amnesty International menduga bahwa reformasi undang-undang tidak sepenuhnya berhasil diterapkan di kehidupan nyata, alias praktiknya masih saja bobrok.

Dugaan Amnesty International terangkum dalam laporan setebal 48 halaman bertajuk “Reality Check 2021”, mengutip pengakuan seorang pekerja imigran yang justru mendapat ancaman dari atasannya ketika dia ingin berganti pekerjaan. Atasannya bahkan memintanya untuk membayar uang sebesar 6.000 riyal Qatar atau lebih dari lima kali lipat gaji bulanannya, apabila dia tetap bersikeras mewujudkan niatnya.

Padahal berdasarkan perubahan undang-undang yang dibuat Qatar, seorang pekerja imigran seharusnya dimungkinkan untuk berganti pekerjaan dengan bebas tanpa ancaman apapun. Banyak pekerja yang mengalami nasib serupa coba mengajukan pengaduan ke Kementerian Pembangunan Administrasi, Tenaga Kerja dan Sosial. Namun hasilnya nihil, aduan mereka ditolak mentah-mentah oleh pemerintahan Qatar.

Bentuk pencegahan yang mempersulit seorang pekerja imigran untuk berganti pekerjaan tidak hanya berupa pengancaman atau pemerasan. Praktik lain, seperti pemotongan gaji dan tunjangan untuk mempersulit pekerja meninggalkan pekerjaan mereka, juga masih berlangsung. Artinya, sejak perubahan undang-undang diberlakukan tahun lalu, nasib pekerja imigran di Qatar jelang Piala Dunia 2022 tetaplah miris.

Amnesty Internasional akhirnya memilih untuk terus menyoroti kinerja pemerintah Qatar menjamin kesejahteraan para pekerja imigran yang ada di proyek persiapan Piala Dunia 2022. Bulan Agustus 2021 kemarin, Amnesty Internasional meyakini sudah ada total ribuan pekerja imigran yang meninggal dunia sejak 2010 saat Qatar memulai proyek besarnya. Pesta sepak bola dunia yang harusnya memancarkan kebahagiaan, malah benar-benar menimbulkan kegetiran.

FIFA tak tinggal diam melihat geliat keji Qatar. Otoritas FIFA kini mulai memberikan tekanan agar Qatar bebenah, walau sejatinya sudah sangat terlambat. Tekanan FIFA meminta agar Qatar sepenuhnya memperbaiki kesejahteraan pekerja proyek sebelum laga pembuka Piala Dunia 2022 dimulai. Jika tidak dituruti, FIFA kabarnya tak segan memberikan sanksi tegas kepada Qatar.