Kisah Kehancuran Perekonomian Zimbabwe yang Ternyata Sempat Ada di Posisi Jaya

Selasa, 11 Januari 2022, 19:37 WIB
44

Edisi Bonanza88, Jakarta – Zimbabwe, pamor salah satu negara di benua Afrika ini amat identik dengan kemiskinan. Pemerintah di sana terbilang gagal menjaga kestabilan kondisi keuangan negara mereka. Akhirnya, inflasi parah alias hiperinflasi tak mampu mereka hindari. Nilai mata uang Zimbabwe pun seakan tidak ada artinya lagi bila dibandingkan dengan mata uang negara lain.

Bukti termudah melihat betapa miskinnya Zimbabwe adalah menengok bagaimana cara masyarakat melakukan aktivitas belanja kebutuhan pokok sehari-hari. Seorang warga Zimbabwe perlu membawa sekeranjang uang setiap kali mau berbelanja. Bayangkan, harga untuk tiga butir telur saja dipatok mencapai 100 miliar dollar Zimbabwe.

Ya, dollar Zimbabwe aslinya merupakan mata uang yang dipakai oleh pemerintah maupun warga Zimbabwe. Namun sekitar tahun 2015 lalu, pemerintah Zimbabwe mengeluarkan kebijakan untuk mencabut seluruh peredaran mata uang dollar Zimbabwe di negaranya. Keputusan ini dipengaruhi faktor makin merosotnya mata uang dollar Zimbabwe sehingga benar-benar tidak berharga lagi.

Penyebabnya seperti yang sudah kami singgung di paragraf pertama, yakni hiperinflasi. Penjelasan singkatnya, hiperinflasi adalah suatu kondisi di mana laju inflasi sebuah negara benar-benar kacau dan tidak dapat dikendalikann sama sekali. Dampak dari hiperinflasi akan membuat nilai mata uang negara yang bersangkutan anjlok drastis serta harga-harga barang, terutama kebutuhan pokok, melejit naik secara tiba-tiba.

Kita bisa melihat efek hiperinflasi di Zimbabwe dengan berkaca kepada kondisi tahun 2015 atau sebelum dollar Zimbabwe ditarik peredarannya. Kala itu, 35 kuadriliun dollar Zimbabwe kira-kira hanya bisa setara dengan 1 dollar Amerika Serikat. Bagi kalian yang belum tahu, satuan kuadriliun menunjukkan adanya 15 angka nol di belakang angka paling depan. 35 kuadriliun berarti penulisannya 35.000.000.000.000.000.

Coba bandingkan dengan Indonesia yang kondisi keuangannya belumlah terlalu superior di dunia. Orang Indonesia yang punya 35 kuadriliun rupiah, pasti sudah termasuk golongan ‘super sultan’. Indonesia tidak mengalami hiperinflasi. Kurs nilai tukar antara rupiah dan dollar Amerika Serikat masih cukup bersaing; Berdasarkan perhitungan terkini, 1 dollar Amerika Serikat nilai tukarnya setara kira-kira 14 ribu rupiah.

Pemerintah Zimbabwe pernah merilis pecahan tertinggi uang kertas dollar Zimbabwe dengan nilai 100 triliun. Jika kamu berpikir memiliki selembar uang kertas 100 triliun dollar Zimbabwe bisa membeli barang-barang mewah, kamu salah besar. Nominal segitu ternyata cuma cukup untuk memenuhi biaya transportasi umum selama sepekan.

Sebuah situs belanja online Zimbabwe pernah menawarkan dua gulung sosis dengan harga 50,7 kuadriliun dollar Zimbabwe atau sekitar Rp 19.000 saja. Pembersih toilet dihargai 102,5 kuadriliun dollar Zimbabwe atau Rp 40.000, dan sepasang sarung tangan lateks bisa diperoleh dengan harga 107,4 kuadriliun dollar Zimbabwe atau hampir Rp 50.000. Miris sekali bukan?

Sempat Alami Kejayaan Ekonomi

What’s on in Harare - The Zimbabwean

Kemiskinan yang melanda Zimbabwe sekarang, sebenarnya bukan terjadi sejak pertama kali negara ini lahir. Dahulu Zimbabwe pernah merasakan ada di jalan yang benar dalam urusan kemajuan ekonomi. Namun akibat salah asuh yang dibuat para pemangku kebijakan, situasi perekonomian Zimbabwe perlahan makin merosot tajam.

Mari kita mulai terlebih dahulu dengan mengenang periode indah perekonomian Zimbabwe. Pertama kali merasakan kemerdekaan pada 1980, setelah bebas dari kepenguasaan Inggris, pemerintah Zimbabwe coba menata ulang sendiri negaranya. Tahap awal pembangunan perekonomian Zimbabwe pasca merdeka mengusung konsep korporatis, yakni menggerakkan berbagai sektor (pertanian, buruh, militer, bisnis, dan ilmiah) guna mencapai target makmur yang dikehendaki.

Kebijakan-kebijakan inovatif pun dilancarkan pemerintah Zimbabwe kala itu. Demi memajukan perekonomian masyarakat dalam negeri, pemerintah Zimbabwe menerapkan aturan upah minimum. Selain itu, pemerintah juga melarang para pemilik bisnis melakukan pemecatan terhadap karyawan. Dua kebijakan ini berusaha memastikan kalau angka pengangguran di Zimbabwe menurun, serta menaikkan taraf kehidupan penduduk.

Lebih jauh, pemerintah Zimbabwe tak segan mengucurkan dana fantastis untuk melakukan pembangunan besar-besaran. Perencanaan anggaran negara perihal memperbaiki sektor pendidikan tiba-tiba ditingkatkan nominalnya sebanyak tiga kali lipat. Perlakuan yang sama turut menjalar ke sektor kesehatan.

Intinya, pemerintah Zimbabwe memaksimalkan daya serap anggaran negara agar perekonomian dapat berkembang pesat. Hasil yang didapat atas kebijakan-kebijakan tadi menunjukkan sinyal positif. Ketangguhan negara dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada seluruh warganya benar-benar terjamin.

Kehidupan sosial warga Zimbabwe tidak banyak terserang gejolak ekonomi. Kadar kesenjangan perekonomian antar warganya saja cenderung cukup minim. Semua elemen yang berpengaruh terhadap kemakmuran masyarakat sungguh mendapat dukungan penuh kalangan pemerintah. Bila ada warga yang kurang memiliki keterampilan, mereka akan diberikan pelatihan khusus dari program pemerintah, sehingga nantinya bisa mendapat pekerjaan.

Selanjutnya, pemerintah Zimbabwe mendapati data kalau target kemajuan perekonomian negara berhasil memenuhi ekspetasi. Awal 1980-an, laju perkembangan PDB per kapita Zimbabwe mengalami kenaikan sebesar 11,5 persen. Pada periode yang sama, Amerika Serikat memiliki pertumbuhan PDB per kapita sebesar 38%. Artinya, pembangunan perekonomian Zimbabwe kala itu tidak terlalu tertinggal jauh, bahkan lumayan bersaing dengan Amerika Serikat.

Pemerintah Zimbabwe Lakukan Blunder Berulang Kali

Zimbabwe & its Government, 2008

Ketika kemajuan perekonomian mulai terasa, pemerintah Zimbabwe justru melakukan sejumlah blunder yang nantinya berdampak buruk. Pemerintah Zimbabwe lupa pentingnya cadangan devisa negara. Mereka memang memberikan dukungan penuh kepada perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor bisnis. Tapi mereka tidak menyediakan prasarana yang mudah bagi perusahaan untuk melakukan ekspor. Padahal ekspor ke luar negeri nantinya bisa menjadi sumber pendapatan devisa.

Investor asing pun sulit sekali masuk menanamkan modalnya ke Zimbabwe. Lagi-lagi ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Zimbabwe. Para pemangku kebijakan seakan tidak percaya kalau peran investor asing dapat berperan baik terhadap kemajuan perekonomian negara. Hambatan-hambatan yang menghalangi Zimbabwe mendapatkan kemajuan ekonomi lebih jauh dipicu oleh pemerintahnya sendiri.

Memasuki periode 1990-an, pemerintah Zimbabwe sebenarnya coba belajar dari kesalahan. Mereka mulai memudahkan akses investor-investor asing yang ingin menanamkan modalnya di negara mereka. Pemerintah turut menjalankan pemindahan pengaturan perkembangan perekonomian kepada kondisi pasar, yang mana sebelumnya dominan ditentukan oleh negara.

Sayang sekali, inflasi terlanjur jadi penyakit yang menggerogoti kestabilan perekonomian Zimbabwe. Makin miris, sebab pemerintah Zimbabwe seakan tidak terlalu mempedulikan situasi inflasi tersebut. Akibatnya, mulai banyak masyarakat yang nasib kesejahteraannya terbengkalai. Akses pendidikan dan kesehatan merosot kualitasnya. Jumlah pengangguran otomatis mengalami peningkatan.

Memang betul, sikap pemerintah Zimbabwe yang mau belajar dari kesalahan berhasil memberikan dampak baik. Tapi dampak baik yang muncul tidak dibarengi dengan perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah serius di bidang lain. Terutama perhatian pemerintah Zimbabwe dalam mengurusi kebijakan fiskal negara. Kacaunya kondisi fiskal Zimbabwe menyebabkan negara menderita kemiskinan yang meluas.

Memasuki periode 2000-an, blunder kian fatal kembali dilakukan pemerintah Zimbabwe. Mereka mengusik sektor pertanian yang sebenarnya sudah stabil memberikan pendapatan besar bagi negara. Salah satunya yakni pertanian tembakau yang tergolong maju di Zimbabwe. Cita rasa tembakau hasil bumi Zimbabwe banyak disukai masyarakat internasional. Tak heran kala akhir 1990-an, Zimbabwe menyandang status negara eksportir tembakau terbesar di dunia.

Destruksi pertanian ternyata tidak dapat dikontrol dengan baik oleh pemerintah Zimbabwe. Sekali lagi, padahal negara ini punya jumlah pemasukkan yang besar dari aktivitas ekspor hasil pertanian. Akibatnya, Zimbabwe harus mendapati nilai PDB mereka terus mengalami kemerosotan. Perbandingannya begini; PDB Zimbabwe pada tahun 2000 sebesar 6,8 miliar dollar Amerika Serikat, sedangkan delapan tahun kemudian hanya menjadi 4,42 miliar dollar Amerika Serikat.

Ekspor yang memburuk turut menjalar ke sektor perdagangan lokal dan kondisi perekonomian masyarakat. Timbulnya defisit berlebih di sektor perdagangan lokal memang membuat kesejahteraan rakyat amat memburuk. Kemiskinan berlarut-larut pun tak terelakkan untuk terjadi. Ditambah lagi adanya beberapa wabah penyakit yang mematikan, seperti kolera misalnya. Rakyat makin melarat dan menderita. Pengaruh kemiskinan menjadikan banyak penduduk Zimbabwe didera kelaparan dan kekurangan gizi.

Pemerintah Zimbabwe coba mencari-cari cara agar kondisi perekonomian mereka yang memburuk dapat ditanggulangi. Cara yang dipilih adalah meminjam dana kepada lingkup pasar obligasi. Alternatif meminjam uang seharusnya dapat memperbaiki situasi, tapi kenyataan berkata lain.
Entah bagaimana perhitungannya, jumlah dana yang dipinjam malah terlalu banyak. Saking banyaknya, total pinjaman bernilai 131 persen lebih banyak ketimbang PDB Zimbabwe. Hutang negara yang membengkak menjadi 4,5 miliar dollar Amerika Serikat, alhasil memperparah kondisi negara yang sudah dilanda inflasi besar-besaran dan pengangguran di mana-mana.

Puncak akan segala keterpurukan perekonomian Zimbabwe tercipta pada 2008. Situasinya sudah benar-benar di luar batas wajar. Bahkan Zimbabwe menjadi negara yang mengalami kemunduran perekonomian tercepat di dunia. Nilai mata uang mereka melemah secara signifikan hingga pemerintah Zimbabwe rela menyatakan kebangkrutan negara pada 2009.

Tags:

BERITA TERKAIT