Mengintip Prostitusi di Negara Pecahan Indonesia Timor Leste

Rabu, 29 September 2021, 00:50 WIB
22

Timor Leste sebagai Negara merdeka dan bertetangga dengan Australia dan Indonesia tentu menginginkan garis batas antar Negara- Negara tetangganya agar mendapat pengakuan dari dunia internasional.

Maka dari itu Timor Leste perlu mengadakan diplomasi terhadap Australia untuk membicarakan mengenai perbatasan laut antara kedua Negara tepatnya di laut Timor, supaya kekayaan yang terkandung dilaut Timor bisa digunakan untuk pembangunan politik dan ekonomi di Timor Leste.

Timor Leste adalah Negara yang terletak di sebelah Timur pulau Timor yang merupakan bekas daerah ajahan Negara Portugal dari abad ke enam belas selama empat setengah abad.

Kemudian Negara yang dulunya merupakan provinsi ke 27 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut mengalami kekosongan pemerintahan yang disebabkan oleh revolusi Anyelir di Portugal pada tahun 1975 sehingga pemerintah Indonesia mengambil alih Timor Leste dengan dalil mencegah masuknya komunisme dari Rusia datang menyerang Negara- Negara Asia Tenggara.

Timor Leste menjadi bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama dua puluh empat tahun, wilayah Timor Leste akhirnya memilih berpisah dan menyatakan merdeka pada tahun 1999 melalui jajak pendapat yang di laksanakan pada tanggal 30 agustus 1999 di bawah pengawasan United Nations

Mission in East Timor (UNAMET) yang mengantarkan wilayah ini memasuki babak sejarah baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus menerima kenyataan untuk segera mengakhiri kekuasaanya ketika dalam jajak pendapat masyarakat Timor Leste memilih opsi untuk merdeka.

Setelah berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintahan sementara di jalankan oleh PBB melalui United Nations Transition in East Timor (UNTAET) hingga penyerahan kedaulatan pada tahun 2002.

Setelah penyerahan kedaulatan penuh oleh United Nations Transition in East Timor (UNTAET) kepada pemerintahan baru Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002 rakyat Timor Leste menyelenggarakan pemerintahan sebagai Negara yang merdeka, sebagai pelaksanaan amanat rakyat tentu berusaha untuk mempertahankan semua teritori baik batas darat, laut, dan udara untuk mempertahankan kedaulataanya.

Setelah kemerdekaan diperoleh wilayah Timor Leste, tidak dapat dipungkiri bahwa Negara baru ini menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang hampir tidak dapat dihindarkan.Salah satu persoalan yang dihadapi Timor Leste adalah persoalan penetapan perbatasan khususnya perbatasan di perairan dengan Australia.

Krisis Multidimensi di Timor Leste

Borok Pegawai PBB di Timor Leste Dibongkar, Tiap Malam Sambangi Pelacuran, Lecehkan Gadis Timor - Pos-kupang.com

Sejumlah pelacur remaja berkumpul di depan sebuah hotel di Dili, Timor Leste. Kemudian beberapa kendaraan milik PBB datang menghampiri mereka untuk menjemput dan membawa pergi perempuan-perempuan Timor itu.Pemandangan seperti itu sering dijumpai di malam hari.

Dan hal ini menjijikkan. Demikian diungkapkan seorang warga Australia yang bekerja sebagai mekanik di Dili. “Itu menjijikkan. Orang-orang yang seharusnya datang ke sini untuk membantu warga Timor malah menyalahgunakan gadis-gadis miskin itu,” kata pria yang kerap datang ke bar di hotel tersebut untuk minum-minum.

Menurutnya, pemandangan seperti itu dilihatnya setiap malam.Sumber-sumber mengatakan, beberapa dari total 2 ribu polisi dan staf sipil PBB yang datang dari 40 negara secara terang-terangan melanggar janji PBB untuk tidak mentolerir.

Dengan kata lain, menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap penyalahgunaan seks dan perbuatan salah di negeri bekas kedaulatan RI itu.Demikian diungkapkan beberapa sumber seperti diberitakan harian Australia, Sydney Morning Herald.

Para ekspatriat menuturkan, selusin rumah bordil baru-baru ini dibuka di Dili. Kendaraan-kendaraan dengan logo PBB bisa dilihat terparkir di kawasan tersebut hampir setiap malamnya. Seorang pegawai PBB yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, PBB “menutup mata” atas prostitusi tersebut.

“Apa yang disebut kebijakan zero tolerance itu termasuk prostitusi namun tidak ada hal yang dilakukan untuk menghentikan prostitusi itu,” ujarnya.

Layani Utusan Diplomatik

Bisnis Prostitusi di Indonesia Bernilai Rp 31,1 Triliun Halaman all - Kompasiana.com

Sejak lepas dari Indonesia, setidaknya PBB terus membantu negara kecil itu dalam menata birokrasinya dan memberikan bantuan politik.

Bahkan banyak staf PBB yang di tugaskan di Timor Leste, namun siapa sangka meski berstatus sebagai penjaga perdamaian, mereka terungkap lakukan penyimpangan.

Atul Khare, seorang diplomat India yang memimpin Misi Terpadu Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste mengatakan kepada staf PBB.

Atul mengatakan bahwa dia “terkejut dan tertekan” dengan perilaku pengemudi PBB.

“Kami adalah tamu di negeri ini, dan kami hadir di sini untuk membantu masyarakat pulih dari trauma konflik dan bukan untuk mengabadikannya,” ujarnya.

Ketika Dewan Keamanan PBB membentuk misi pada Agustus tahun 2006.

Sukehiro Hasegawa, pejabat tinggi PBB di Dili, menjanjikan tindakan keras terhadap perilaku personel PBB.

Di New York, PBB baru saja menerima laporan internal yang mengungkap budaya yang menutupi perilaku menyimpang dan keterlaluan oleh staf PBB di Timor Leste selama bertahun-tahun.

Laporan tersebut mengungkapkan penjaga perdamaian meninggalkan setidaknya 20 bayi yang mereka miliki sebagai ayah dari wanita Timor yang dilanda kemiskinan.

Para wanita itu berakhir distigmatisasi dan dalam beberapa kasus dikucilkan oleh komunitas mereka.

Itu juga mengungkapkan pelecehan seksual terhadap anak-anak dan bestialitas. Sejak 1999, ketika personel PBB pertama kali tiba di Timor Leste, tidak ada satu pun karyawan yang dituduh melakukan pelanggaran serius.

Allison Cooper, juru bicara PBB di Dili, mengatakan kepada The Age bahwa misi tersebut dengan tegas menegakkan kebijakan tanpa toleransi terhadap setiap kesalahan,

Cooper mengatakan mereka yang dites positif telah diskors dari mengendarai kendaraan PBB menunggu penyelidikan akhir.

Lebih dari 1.600 polisi PBB dan sekitar 500 pegawai sipil PBB bertugas dalam misi tersebut.

Sekitar 1000 tentara Australia dan Selandia Baru dalam Pasukan Keamanan Internasional yang dikomando oleh Australia tidak diizinkan untuk minum alkohol atau bersosialisasi di luar barak mereka.